ORGANISASI PROFESI, KODE ETIK DAN STANDAR TEKNIK.

IKATAN PILOT INDONESIA (IPI)

Ikatan Pilot Indonesia (IPI) adalah solidaritas pilot Indonesia yang tergerak membentuk wadah bagi pilot Indonesia sebagai wujud kepedulian terhadap dunia penerbangan.

Sejarah
Organisasi profesi pilot yang dimulai pertama kali padatahun 1955 melalui IPSINDO (Ikatan Penerbang Sipil Indonesia). Organisasi ini bertahan sampai tahun 1956 dan dibubarkan secara unilateral untuk menjaga kestabilan ekonomi dan politik nasional. Sejak IPSINDO dibubarkan maka terjadi kekosongan organisasi profesi yang mempersatukan dan menampung aspirasi pilot di Indonesia.

Organisasi profesi pilot berikutnya dibentuk pada tahun 1985 dengan terbentuknya FKAP-GA (Forum Komunikasi Antar Penerbang Garuda Indonesia) dalam skala perusahaan. Kemudian pada era Bapak Roesmin Noerjadin menjabat sebagai Menteri Perhubungan muncul usulan untuk dibentuknya sebuah organisasi profesi pilot dalam skala nasional.

Hasil tindak lanjut dari usulan tersebut maka kemudian terbentuklah PERSEPSI (Persatuan Seluruh Pilot Sipil Indonesia) pada tahun 1988. Kegiatan yang dilakukan PERSEPSI hingga tahun 1997 dinilai kurang aktif pada masa itu sehingga pada bulan Desember 1997 PERSEPSI bertransformasi menjadi FPI (Federasi Pilot Indonesia).

Awal perjalanan FPI mendapat dukungan positif dari pemerintah dengan penerbitan KM 12 Tahun 1998 tentang Federasi Pilot Indonesia. Salah satu tugas dari FPI adalah memberikan keleluasaan pada terbentuknya organisasi profesi pilot pada tiap – tiap perusahaan penerbangan.

Pada era tahun 1990 sampai 2000 akhirnya mulai muncul dinamika pembentukan asosiasi profesi pada beberapa perusahaan penerbangan. Hal ini  ditandai dengan beberapa pembentukan organisasi seperti : FKAP-GA bertransformasi menjadi APG (Asosiasi Pilot Garuda), APM (Asosiasi Pilot Merpati), IPPAS (Ikatan Pilot Pelita Air Service) dan APHI (Asosiasi Pilot Helikopter Indonesia).

Dalam perjalanannya kemudian peranan FPI dirasakan kurang menyentuh kepada aspirasi seluruh pilot Indonesia. Dengan perkembangan ekonomi dan penerbangan domestik berimbas pada meningkatnya jumlah penerbangan dan jumlah pilot itu sendiri. Potensi mayoritas pilot Indonesia tidak bisa tertampung aspirasinya karena bukan merupakan anggota FPI dikarenakan FPI beranggotakan asosiasi dan bukan pilot secara individu.

Dengan memperhatikan kondisi penerbangan nasional yang semakin memprihatinkan maka pada tahun 2015 kemudian terbentuk sebuah forum diskusi antara pilot Indonesia yang bernama SPI (Solidaritas Pilot Indonesia). SPI berusaha melakukan pendekatan kepada FPI untuk bisa mereformasi diri agar mampu menampung aspirasi seluruh pilot Indonesia. Dengan tidak adanya tanggapan positif dari FPI, akhirnya pada November 2015 tim formatur SPI mengadakan kongres yang melahirkan IPI (Ikatan Pilot Indonesia).

Setelah terpilihnya Ketua Formatur IPI, maka kegiatan IPI telah dimulai sebagai tanda era baru organisasi profesi pilot Indonesia. IPI telah terdaftar sebagai organisasi perkumpulan melalui pengesahan dari Kemenkumham RI dengan Surat Keputusan No. AHU-0028884. AH.01.07. TAHUN 2015 pada tanggal 17 Desember 2015. Kemudian IPI telah berhasil mengadakan Kongres ke-I pada 11 Januari 2016 dan beranggotakan sekitar 2500 pilot Indonesia yang mendaftarkan dirinya sendiri sebagai anggota IPI secara mandiri dan aktif.

Adapun visi IPI adalah : “Organisasi Pilot Indonesia yang modern, profesional dan terpercaya”; dan misi IPI adalah : “Pilot Indonesia membangun dunia penerbangan yang aman, terpercaya dan modern sebagai organisasi profesi yang diakui dunia”.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, perlu dilakukan langkah – langkah strategis yang dilakukan secara bertahap oleh IPI melalui beberapa garis besar program kerja yang dilaksanakan oleh badan pengurus.

Segala upaya yang dilakukan IPI tiada lain adalah untuk kemajuan dan kejayaan masa depan penerbangan Indonesia yang harus dimulai dari saat ini. Dari saat terbentuknya dan dalam turut serta membangun penerbangan Nasional, IPI telah membuka jalur kemitraan bersama beberapa lembaga yang terkait seperti:  KNKT, AirNav Indonesia, BNN, IATCA dan BPSDM Kemenhub.

Keberhasilan IPI tiada lain karena kerja keras dan dukungan semua pihak yang terkait. Harapan kedepan dari organisasi ini adalah untuk tetap mampu mendukung  program kegiatan pemerintah dengan bermitra bersama seluruh lembaga terkait baik Pemerintah maupun non-Pemerintah.

Kode Etik

1.    Seorang pilot dituntut harus tenang dalam setiap keadaan, misalkan pada suatu penerbangan terjadi kerusakan mesin akibat technical error, dalam hal ini pilot dituntut untuk tetap tenang meskipun hanya satu mesin yang masih menyala dan tetap mengusahakan penerbanga selesai dengan selamat.

2.    Seorang pilot harus memiliki ketegasan dan kewibawaan dalam setiap proses penerbangan, hal ini dikarenakan pada proses penerbangan pilot terkadang dituntut untuk tetap pada pendiriannya, meskipun keadaan mendesak pilot untuk mengubah pendiriannya, misalnya seorang pilot ditengah penerbangan diminta untuk transit ke suatu wilayah , padahal dalam penerbangan tersebut tidak dijadwalkan ada transit, pada hal ini pilot tersebut diharuskan tetap pada pendiriannya untuk tidak transit.

3.    Seorang pilot dituntut untuk memiliki inisiatif yang tinggi dalam setiap penerbangan yang dilakukannya, misalnya dalam penerbangan terjadi cuacu buruk diarah jam 12 dalam jarak sekitar 10 menit, pilot tersebut harus mampu mencari solusi terbaik tanpa mengakibatkan terjadinya situasi bahaya.

4.   Seorang pilot tidak boleh menunjukkan kepanikan, meskipun situasi sedang dalam keadaan darurat, karena kepanikan justru dapat mengakibatkan kesalahan fatal terjadi dan bukannya dihindari.

5.   Seorang pilot harus memiliki konsentrasi dan fokus yang tinggi, untuk hal ini akan sangat diperlukan oleh pilot pesawat tempur, misalnya seorang pilot diharuskan melalui medan yang berbahaya dan celah untuk terbang yang sempit, sehingga pilot yang bersangkutan diharuskan fokus agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan mengancam keselamatan.

6.   Seorang pilot diharuskan memiliki sifat pemberani, pemberani disini dimaksudkan berani dalam arti berani melakukan manuver yang berbahaya, namun jika terpaksa harus dilakukan mau tidak mau dan pilot yang bersangkutan harus berani melakukannya.

7.   Seorang pilot harus memiliki jiwa yang siap berkorban, hal ini dimaksudkan jika terjadi kecelakaan pada pesawat seorang pilot layak tetap memperhitungkan posisi jatuh pesawat dan jika memungkinkan  dengan posisi dimana presentase keselamatan penumpang tetap tinggi.

International Civil Aviation Organization (ICAO)

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization, ICAO) adalah sebuah lembaga Perserikatan Bangsa - Bangsa. Lembaga ini mengembangkan teknik dan prinsip – prinsip navigas iudara internasional serta membantu perkembangan perencanaan dan pengembangan angkutan udara internasional untuk memastikan pertumbuhannya terencana dan aman.

Dewan ICAO mengadopsi standar dan merekomendasikan praktik mengenai penerbangan, pencegahan gangguan campur tangan yang ilegal, dan pemberian kemudahan prosedur lintas negara untuk penerbangan sipil internasional.

ICAO adalah International Civil Aviation Organization yang di sebut juga organisasi penerbangan sipil internasional. ICAO didirikan pada tanggal 4 April 1947, sebagian kelanjutan dari konferensi penerbangan sipil internasioanl yang diadakan di Chicago dari tanggal 1 November 1944 sampai dengan 7 Desember 1944. ICAO (International Civil Aviation Organization) adalah sebuah perusahaan penerbangan sipil internasional yang beranggotakan pemerintah suatu Negara yang menjadi PBB yang didirikan sejak tahun 1974. ICAO mengeluarkan peraturan – peraturan operasional penerbangan yang berlaku secara Internasional yang digunakanny aialah annex. Terdapat 18 annex yang berlaku didalamnya. Sifat organisasi ICAO adalah non politis-teknis operasional penerbangan. Kode dari ICAO untuk penerbangan ialah 4 kode. Keanggotaan ICAO terbuka bagi Negara - negara yang berdaulat. Tujuan serta sasaran yang hendak dicapai oleh ICAO dalam pasal 44 dari konfensi Chicago adalah sebagai berikut :

1.      Menjamin pertumbuhan yang teratur dan aman bagi penerbangan sipil internasional diseluruh dunia.

2.      Mencegah pemborosan ekonomis yang disebabkan oleh persaingan yang tidak sehat.

3.      Mencegah adanya diskriminasi diantara Negara – negara anggota.

4. Mendorong agar perekayasaan pembuatan pesawat terbang serta pengoperasiannya dimaksudkan untuk tujuan damai.

5.     Mendorong dibangunya fasilitas bantuan navigasi udara secara internasional bagi keselematan penerbangan.

6. Mendorong pembangunan dan pengembangan jalur – jalur penerbangan, bandara, dan fasilitasnya navigasi udara bagi penggunaan penerbangan sipil internasional .

7.  Secara umum mendorong pembangunan dan pengembangan semua aspek dari penerbangan sipil internasional.

Pekerjaan yang dilakukan ICAO lebih menjurus pada aspek – aspek teknis dan hukum penerbangan sipil . 

Kode Etik

1.      Menegakkan etika profesi dan kompetensi personel dibidang penerbangan.

2.   Melaksanakan mediasi antara penyedia jasa penerbangan, personel dan pengguana jasa penerbangan.

3.     Menafsirkan penerapan regulasi dibidang penerbangan.

Standar Teknik

AS9110 adalah standar yang menjelas kan persyaratan bagi sistem manajemen mutu (SMM) untuk organisasi yang bisnis utamanya dibidang Maintenance Repair and Overhaul Services (MRO) dalam industri pesawat terbang.

Standar AS9110 diterbitkan pada Januari 2003 setelah industri pesawat terbang menyadari bahwa persyaratan untuk membangun Quality Management System di perusahaan bidang Maintenance Repair and Overhaul Services (MRO). Standar ini, secara resmi bernama AS9110 Quality Maintenance Systems – Aerospace – Requirements for Maintenance Organizations, dikembangkan oleh International Aerospace Quality Group (IAQG) melalui SAE International. Standar AS9110 didasarkan pada AS9100 dan dengan menambahkan persyaratan untuk Maintenance Repair and Overhaul Services  (MRO) bagi pesawat terbang komersial, swasta, dan militer.

Keselamatan penerbangan sangat penting. Setiap hari jutaan orang terbang di seluruh dunia dan berharap untuk mencapai tujuan mereka dengan aman. Untuk melakukan ini, penerbangan mengandalkan jaringan yang luas, global, dan terus berkembang dari setiap perbaikan untuk menjaga armada mereka beroperasi dengan aman dan biaya yang efektif. Sebagian besar produk airspace dirancang untuk beroperasi selama 50 tahun bahkan lebih, sehingga perawatan yang tepat sangat penting untuk keselamatan beroperasi.

Dalam industri MRO, masih banyak organisasi yang bergantung pada inspection dan pengujian untuk mengontrol kualitasnya. Melalui pendekatan EVALUATION OF INTEGRATED HEALTH INFORMATION SYSTEMS (iHIS) bertujuan memberikan reaksi terhadap ketidak sesuaian yang terjadi. AS9110 menyediakan kerangka kerja bagi organisasi untuk meninggalkan pendekatan iHIS ini dan membangun manajemen mutu yang efektif. Standar AS9110 ditekankan pada beberpahal :

1.       Mendeteksi dan mencegah tiruan dan diduga ada bagian yang tidak disetujui.

2.       Faktor manusia (mengenali faktor manusia yang mempengaruhi kinerja pekerja).

3.       Sistem manajemen keselamatan.

4.       Data teknis.

5.       Manajemen proyek dan manajemen risiko.

Kandidat utama untuk mencari sertifikasi dengan standar AS9110 adalah FAA 145 certified repair stations. Mereka yang mencari Parts Manufacturing Approval (PMA) dari FAA untuk pembuatan komponen pesawat dan juga cenderung untuk mendapatkan sertifikasi AS9110. Namun, AS9110 berlaku untuk setiap organisasi MRO di industri pesawat terbang yang ingin mengadopsi sistem mutu yang komprehensif dan difokuskan untuk keamanan produk.

Organisasi yang berhasil membangun dan menerapkan AS9110 bisa mendapatkan keuntungan dari sistem manajemen mutu yang solid dan akan meningkatkan kinerja mereka dengan:

1.       Menyediakan akses praktek terbaik dari industri kedirgantaraan.

2.       Mengidentifikasi dan mempertahankan persyaratan otoritas.

3. Memenuhi atau melampaui kebutuhan pelanggan melalui sistem perbaikan yang berkesinambungan.

4.       Menjamin kelayakan udara, dan keamanan produk.

STUDI KASUS HAK PATEN

MAKALAH HUKUM INDUSTRI
“STUDI KASUS HAK PATEN”

Disusun Oleh:

Nama/ NPM                 : Agan Syaeful Mukmin        / (30415251)

  Azhar Sahir                          / (31416260)

  Bintang Pamungkas             / (31416449)

  Hanifah Anyelia                  / (33416195)

  Muhamad Rafiq Dwi           / (34416614)

  Muhammad Shiddiq            / (35416113)

  Vidia Astuti                         / (37416531)

            Kelas                           : 2ID04

            Dosen                          : Rizqi Intansari Nugrahani

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI

UNIVERSITAS GUNADARMA

DEPOK

2018

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan karunia nikmatNya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “STUDI KASUS HAK PATEN” dengan lancar. Penyusunan makalah ini dalam rangka memenuhi tugas Mata Kuliah Hukum Industri yang dibimbing oleh Ibu Rizqi Intansari Nugrahani.

Dalam proses penyusunannya tak lepas dari bantuan, arahan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasinya dalam menyelesaikan makalah ini.

Meski demikian, penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan di dalam penulisan makalah ini. Sehingga penulis secara terbuka menerima segala kritik dan saran positif dari pembaca. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk masyarakat umumnya dan untuk kami sendiri khususnya.

Depok, 13 Mei 2018

LANDASAN TEORI

Pengertian Hak Paten

Kata paten, berasal dari bahasa Inggrispatent, yang awalnya berasal dari kata patereyang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli.

Menurut undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ayat 1).

Dalam hak paten memiliki istilah sebagai berikut:

1.      Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (UU 14 tahun 2001, pasal 1, ayat 2).

2.      Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama - sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. (UU 14 tahun 2001, pasal 1, ayat 3)

3.     Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak yang lain menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

Sementara  pengertian paten menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Dani K. menyebutkan : “Paten surat pernyataan atau izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orangatau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri. Orangatau perusahaan lain tidak boleh membuatnya, barang yang mendapat paten tidak boleh ditiru.

Dari pengertian menurut undang-undang dan pengertian menurut bahasa di atas dapat  disimpulkan bahwa Paten adalah merupakan hak bagi seseorang yang telah mendapat penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya, yang kesemua istilah itu tercakup dalam satu kata, yakni “invensi” dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah, dan kepada pemegang haknya diperkenankan untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain.

Fungsi Hak Paten

Menurut Munandar dan Sitanggang(2008) ada empat alasan mengapa sistem paten diciptakan: 

1.Untuk mengadakan penciptaan itu sendiri.

2.Untuk menyebarluaskan penemuan yang sudah diperoleh. 

3.Untuk menginvestasikan sumber daya yang diperlukan guna melakukaneksperimen, produksi dan pemasaran atas penemuan yang ada.

4. Untuk mengembangkan dan menyempurnakan penemuan-penemuan terdahulu.           

Adapun Fungsi dari Hak ditegaskan kalau menurut UU paten Nomor 13 tahun 1997, Hak Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk memberikan dan ada beberapa yaitu:

1.     Memberikan Perlindungan Hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten.

2.     Mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, sebab teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri,

3.     Memberikan insentif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif atas invensi yang dihasilkannya.

4.     Sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi lebih lanjut.

Manfaat dari hak paten itu sendiri:

1.      Hak ekslusif.

2.      Kepastian hukum.

3.      Insentif terhadap suatu kreasi teknologi.

4.      Posisi pasar yang kuat.

5.      Meningkatkan daya saing.

6.      Kesempatan lisensi.

7.      Mendorong investasi (FDI).

8.      Katalis transfer teknologi.

9.      Strategi perencanaan perdagangan dan industri.

Invensi Yang tidak dapat diberi Paten

Yang tidak dapat diberi paten adalah invensi tentang:

1)         Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umumatau kesusilaan.

2)         Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan.

3)         Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika atau;

4)         Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

2.4       Subjek Paten

Mengenai subjek paten, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan: yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Ketentuan ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang berhak menerima lebih lanjut hak penemu, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain, yang berhak memperoleh paten atas penemuan yang bersangkutan. 

Yang dianggap sebagaipenemu adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan permintaan paten,vkecuali terbukti sebaliknya. Artinya undang-undang memakai titik tolak bahwa orang atau badan yang pertama kali mengajukan permintaan paten dianggap sebagai penemunya. Tetapi apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya dengan bukti kuat dan meyakinkan, maka status sebagai penemu dapat berubah. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh inventor yang bersangkutan. Inventor berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi. Imbalan dapat dibayarkan: dalam jumlah tertentu dan sekaligus, persentase, gabungan jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus, gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus atau bentuk lain yang disepakati para pihak yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

Mengenai Hak Pemegang paten diatur dalam Pasal 16 Undang-UndangNomor 14 Tahun 2001 yang menyatakan :

1) Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yangdimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuan:

a)Dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.

b)Dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana.

2)Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.

3)Pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepadasiapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.

4) Pemegang paten berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hakpemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas.

Mengenai kewajiban pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di Indonesia. Dengan kewajiban ini, berarti setiap pemegang paten diharuskan untuk melaksanakan patennya yang diberi di Indonesia melalui pembuatan produk atau menggunakan proses yang dipatenkan tersebut, dengan harapan dapat menunjang adanya alih teknologi, penyerapan investasi, dan penyediaan lapangan kerja. Kewajiban lainnya disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Paten Tahun 2001, bahwa pemegang paten atau penerima lisensi suatu paten diwajibkan untuk membayar biaya tahunan untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Paten

Di Indonesia pengaturan hak paten ini sebelum keluarnya UU Nomor6/1989 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor3/1997 dan terakhir dengan UU Nomor14 Tahun 2001 tentang hak paten adalah berdasarkan Octroiwet1910 sampai keluarnya pengumuman Menteri Kehakiman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S 5/41/4 tentang pendaftaran sementara oktroi dan pengumuman Menteri Kehakiman tertanggal 29 Oktober 1953 J.G. 1/2/17 tentang permohonan sementara oktroi dari luar negeri. Berikut adalah Undang-Undang tentang Paten, diantaranya:

1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP).

2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing theWordTradeOrganization(PersetujuanPembentukanOrganisasi PerdaganganDunia).

3.Keputusan persiden Nomor16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the protection of Industrial Property.

4. Peraturan Pemerintah Nomor34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemerintah Paten.

5. Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten.

6. Keputusan Menkeh NomorM.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang PatenSederhana.

7. Keputusan Menkeh NomorM.02-HC.01.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan pengumumanpaten.

8. Keputusan Menkeh NomorN.04-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu, danTata Cara Pembayaran Biaya Paten.

9.Keputusan Menkeh NomorM.06.- HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten.

10. Keputusan Menkeh NomorM.07-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk danSyarat–syaratPermintaan Pemeriksaan Substantif Paten.

11.Keputusan Menkeh NomorM.08-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan danPermintaan Salinan Dokumen Paten.

12.Keputusan Menkeh NomorM.04-PR.07.10 Tahun 1996 tentang SekretariatKomisi Banding Paten.

13.Keputusan Menkeh NomorM.01  -HC.02.10 Tahun 1991 tentang Tata CaraPengajuanPermintaan Banding Paten.

Proses Pendaftaran Paten

Proses pendaftaran paten ini dimulai dengan mengajukan permohonan paten. Pasal 20 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa paten diberikan atas dasar permohonan dan Pasal 21 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi.Dari ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini, jelas ditentukan bahwa pemberian paten didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh Inventor atau kuasanya. Artinya, tanpa adanya permohonan seseorang paten tidak akan diberikan. 

Permohonan paten dimaksud hanya dapat diajukan baik untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan erat. Pada dasarnya, permohonan paten harus diajukan oleh Inventor dan disertai dengan membayar biaya permohonan kepada Direktorat Jenderal HaKI. Dalam hal permohonan tidak diajukan oleh Inventor atau diajukan oleh pemohon yang bukan Inventor, menurut Pasal 23 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas Invensi yang bersangkutan dan Inventor dapat meneliti surat permohonan dimaksud dan atas biayanya sendiri dapat meminta salinan dokumen permohonan tersebut. Ada dua sistem pendaftaran paten yang dikenal di dunia, yaitu : sistem registrasi dan sistem ujian. Menurut sistem registrasi setiap permohonan pendaftaran paten diberi paten oleh kantor paten secara otomis. Spesifikasi dari permohonan tersebut hanya memuat uraian dan monopoli yang diminta dan tidak diberi penjelasan secara rinci. 

Karenanya batas-batas monopoli tidak dapat diketahuisampai pada saat timbul sengketa yang dikemukakan di sidang pengadilan yang untuk pertama kali akan menetapkan luasnya monopoli yang diperbolehkan. Pada awalnya, sistem pendaftaran paten yang banyak dipakai adalah sistem registrasi. Namun karena jumlah permohonan makin lama semakin bertambah, beberapa sistem registrasi lambat laun diubah menjadi sistem ujian dengan pertimbangan bahwa paten seharusnya lebih jelas menyatakan monopoli yang dituntut dan selayaknya sejauh mungkin monopoli-monopoli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak akan diberi paten. Sebuah syarat telah ditetapkan bahwa semua spesifikasi paten harus meliputi klaim-klaim yang dengan jelas menerangkan monopoli yang akan dipertahankan sehingga pihak lain secara mudah dapat mengetahui yang mana yang dilarang oleh monopoli dan yang mana yang tidak dilarang.Dengan sistem ujian, seluruh instansi terkait diwajibkan untuk menguji setiap permohonan pendaftaran dan bila perlu mendesak pemohon agar mengadakan perubahan (amandement) sebelum hak atas paten tersebut diberikan. Pada umumnya ada tiga unsur (kriteria) pokok yang diuji : 

a. Invensi harus memenuhi syarat-syarat untuk diberi hak atas paten menurut Undang-Undang Paten. Sedangkan syarat untuk mendapatkan hak paten yaitu:

1. Penemuan tersebut merupakan penemuan baru.

2. Penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal atau industrial. 

Suatu penemuan teknologi, secanggih apapun, tetapi tidak dapat diproduksi dalam skala industri (karena harganya sangat mahal atautidak ekonomis), maka tidak berhak atas paten.

a. Penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga sebelumnya (non obvious).Jadi bila sekedar menggabungkan dua benda tidak dapat dipatenkan. Misalnya pensil + penghapus menjadi pensil dengan penghapus diatasnya. Hal ini tidak bisa dipatenkan.

b. Invensi baru harus mengandung sifat kebaruan.

c. Invensi harus mengandung unsur menemukan sesuatu yang bersifat kemajuan (invention step)dari apa yang telah diketahui.Di Indonesia sendiri ketentuan tentang sistem pendaftaran paten semula merujuk pada Pengumuman Menteri Kehakiman tanggal 12 Agustus 1853 NomorJ.S.5/41/4 (Berita Negara Nomor53-69) tentang Permohonan Sementara Pendaftaran Paten. 

Adapun syarat-syarat permohonan pendaftaran menurut Pengumuman MenteriKehakiman tersebut adalah :

a. Permohonan pendaftaran paten harus disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa si pemohon dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Surat permohonan harus ditandatangani oleh si pemohon sendiri dan harus disebut dalam surat itu nama, alamat dan kebangsaan pemohon. Syarat demikian harus dipenuhi pula apabila permohonan diajukan oleh seseorang yang bertindak bagi dan atas nama pemohon selaku kuasanya.

b. Surat permohonan harus disertai : Sebuah uraian dari ciptaan baru (maksudnya temuan baru dari penulis yang dimintakan rangkap tiga (3). Jika perlu sebuah gambar atau lebih dan setiap gambar harus dibuat rangkap dua (2). Surat kuasa, apabila permohonan diajukan oleh seorang kuasa. Surat pengangkatan seorang kuasa yang bertempat tinggal di Indonesia.

c. Biaya-biaya yang ditentukan:

1. Permohonan paten: Rp. 575.000,-/permohonan.

2. Permohonan pemeriksaan subtantif paten: Rp. 2 juta (diajukan dan dibayarkan setelah 6 bulandari tanggal pemberitahuan pengumuman paten).

3. Permohonan paten sederhana: Rp. 475.000,- (terdiri dari biaya permohonan paten sederhana Rp. 125.000 dan biaya permohonan pemeriksaan subtantifRp. 350.000,-).

d. Keterangan tentang belum atau sudah dimintakannya hak paten di luar negeri atas permohonan yang diajukan itu dan kalau sudah dimintakannya, apakah sudah diberi hak paten di luar negeri negeri tersebut.Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 menggunakan sistem pemeriksaan yang ditunda. Hal ini dapat dilihat dari tahap-tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan substansi dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat administratif. Adapun syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi untuk mengajukan permintaan paten dapat dilihat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut:

A.   Mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:

    a  Permohonan harus memuat:

1. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan.

2. Alamat lengkap pemohon.

3. Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor.

4. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.

5. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa.

6. Pernyataan permohonan untuk diberi paten.

7. Judul invensi.

8. Klaim yang terkandung dalam invensi.

9. Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi.

10. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi dan Abstraksi invensi.

Setelah melalui tahapan pemeriksaan, Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui permintaan paten dan dengan demikian memberi paten atau menolaknya. Apabila berdasarkan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan bahwa penemuan yang dimintakan paten dapat diberi paten, Direktorat Jenderal memberikan Surat Paten kepada orang yang mengajukan permintaan paten. Begitu pula sebaliknya bila kesimpulannya tidak memenuhi syarat, maka permintaan ditolak.Namun kemudian setelah keluar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, ketentuan ini disempurnakan lagi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, prosedur permohonan paten sudah disebut secara rinci dan menyamai prosedur permohonan paten di negara-negara lain di seluruh dunia.

Pengalihan dan Jangka Waktu Paten

Patenatau pemilikan paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Hal ini dapat jelas terlihat dari bunyi pasal berikut :

Pasal 66 

1) Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

a. pewarisan.

b. hibah.

c. wasiat.

d. perjanjian tertulis.

e. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lain yang berkaitan dengan Paten itu.

3) Segala bentuk pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.Perlindungan hukum terhadap Invensi yang dipatenkan diberikan untuk masa jangka waktu tertentu. Selama masa jangka waktu tertentu, penemunya dapat melaksanakan sendiri Invensinya atau menyerahkan kepada orang lain untuk melaksanakan. Baru setelah itu Invensi yang di patenkan tersebut berubah menjadimilik umum atau berfungsi sosial.Masa jangka waktu perlindungan hukum terhadap paten ini dicantumkan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa : 

“Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan.”.

Untuk menjamin kelangsungan paten itu dari tahun ke tahun, pemegang paten harus membayar biaya. Pasal 115 menetapkan bahwa paten dinyatakan batal demi hukum jika kewajiban membayar biaya tahunan tidak dipenuhi selama tiga tahun berturut-turut.

Kegunaan Paten

1. Paten merupakan pendorong bagi dilakukannya berbagai kegiatan riset dan pengembangan secara efisien, karena dapat mendorong berbagai perusahaan menyediakan anggaran besar untuk penelitian, riset dan pengembangan suatu produk.

2. Paten sebagai alat kaum kapitalis yang memanfaatkan posisi dominannya, karena mereka dapat membayar untuk memanfaatkan suatu penemuan.

3. Paten sebagai alat penghargaan karya, jika perlindungan hukum mengenai paten tidak diterapkan dengan baik, orang yang berbakat akan pindah ke negara lain yang lebih menghargai karyanya.

4. Membantu menggalakkan perkembangan teknologi pada suatu negaradihargai dan tidak dijiplak.

5. Membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhnya industri lokal.

6. Membantu perkembangan teknologi dan ekonomi dengan fasilitas lisensi.

7. Adanya alih teknologi.

Pelanggaran dan Sanksi

Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun danatau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.

Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun danatau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus juta lima puluh juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual,mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten dan menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.

STUDI KASUS

Perkembangan teknologi dan informasi di zaman sekarang semakin canggih dan semakin banyak inovasi yang diciptakan manusia terhadap suatu produk. Persaingan pasar semakin ketat dan permintaan konsumen harus dipenuhi agar dapat bersaing antar perusahaan atau individu dengan menciptakan atau membuat inovasi dari suatu produk. PT. Ironesia yang bergerak dibidang pembuatan suatu produk berbahan dasar besi akan menciptakan suatu inovasi produk yang dapat memudahkan suatu kegiatan konsumen. PT. Ironesia sudah didirikan sejak 20 tahun yang lalu. PT Ironesia menciptakan suatu inovasi produk yaitu kerangka besi yang dapat ditempel atau ditaruh dan ada suatu rongga untuk menaruh buku atau semacamnya. Pada bagian pertengahan besi, terdapat sekat yang dapat menurunkan atau menaikkan sesuai kenyamanan konsumen. PT. Ironesia memberikan nama untuk produk ini yaitu stand portable. Stand portabledigunakan untuk memudahkan orang saat membaca buku atau segala sesuatu yang dapat ditaruh pada rongga tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh gambar dibawah ini.